Salah seorang pengusaha agen pengumpul pinang yang berada di Trienggadeng, Pidie Jaya, Fakruddin, kemarin, kepada Harian Aceh menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir ini pihaknya sangat hati-hati menerima atau membeli puluhan ton pinang dari masyarakat tani.

“Kami sangat hati-hati dalam membeli pinang belah dan pinang bulat dari masyarakat, karena dari hari kemarin-kemarin hingga hari ini kami beli dengan harga Rp5000-Rp6000. Kami tolak ke Medan berkisar Rp7000-8000, tapi saat kami terima informasi dari Medan harganya sudah mulai turun hingga Rp6000. Praktis kita merugi karena harga tak sesuai dengan yang kita terima dari masyarakat,” ujarnya.

Fakhruddin mengaku, dalam seminggu mampu mengirimkan 50-60 ton pinang ke Medan.

Menurut Fakruddin, menurunnya harga jual pinang belah tersebut diduga karena banyaknya masyarakat tani yang menjual pinangnya, tidak lagi menjual dalam keadaan pinang bulat seperti biasanya.

“Harga pinang belah ini mulai turun karena jumlahnya sudah semakin banyak, karena masyarakat kita tidak lagi menjual dalam keadaan pinang bulat, harus menunggu proses yang lama, harga antara pinang belah dengan harga pinang bulat perbedaannya cuma Rp500 lebih mahal pinang bulat,” terangnya.ari

sumber: harian-aceh.com

Aceh

Aceh atau secara rasmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Aceh terletak di barat laut Sumatra dengan kawasan seluas 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau aceh.jpgSumatra. Aceh memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Aceh dikelilingi Selat Melaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di timur dan Lautan Hindi di selatan dan barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh yang dulunya dikenali sebagai ‘Kutaradja’.

Sejarah

Babad Cina seawal 6 AD telah menyatakan kewujudan sebuah kerajaan di bahagian hujung utara pulau Sumatra yang mereka kenali sebagai Po-Li. Naskhah Arab dan India kurun ke-9 juga telah mengatakan perkara yang sama. Berbanding dengan kawasan-kawasan Indonesia yang lain, Aceh merupakan daerah pertama yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar.

Aceh memiliki sebuah sejarah yang lama. Aceh memainkan peranan penting dalam tranformasi yang dijalani rantau ini sejak penubuhannya.

Marco Polo, pada 1292, sewaktu dalam pelayaran ke Parsi dari China telah bersinggah ke Sumatra. Beliau melaporkan terdapat enam pelabuhan yang sibuk di bahagian utara pulau tersebut. Mereka termasuk perlabuhan Perlak, Samudera dan Lambri. Kerajaan Islam yang pertama kali ditubuhkan di Aceh adalah Kerajaan Perlak pada tahun 804, lebih 100 tahun setelah Islam tiba di Nusantara. Penawanan pelabuhan di Melaka oleh Portugis pada 1511 telah menyebabkan ramai pedagang Arab dan India memindahkan perdagangan mereka ke Aceh. Ketibaan mereka membawa kekayaan dan kemakmuran kepada Aceh, dan menandakan bermulanya dominasi Aceh dalam perdagangan dan politik di utara Sumatra khususnya dan Nusantara amnya. Keadaan ini berkekalan sehinggalah ia mencapai puncaknya antara 1610 dan 1640.

Kemunduran Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada 1641 disebabkan dominasi perdagangan oleh Inggeris dan Belanda. Ini juga menyebabkan mereka untuk berlumba menguasai seberapa banyak kawasan di Nusantara untuk kegiatan perdagangan mereka. Perjanjian London yang ditandatangani pada 1824 telah memberi kuasa kepada Belanda untuk menguasai segala kawasan British di Sumatra sementara Belanda akan menyerahkan segala kuasa perdagangan mereka di India dan juga berjanji tidak akan menandingi British untuk menguasai Singapura.

Belanda telah mendapati lebih sukar untuk menawan Aceh daripada apa yang mereka jangkakan. Perang Aceh, yang berlansung dari 1873 ke 1942 (tetapi tidak berlanjut-lanjut); merupakan sebuah peperangan paling lama dihadapi oleh Belanda dan meragut lebih 10,000 orang tentera mereka.

Pasca-pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM); atau sering dikenal dengan Operasi Jaring Merah, pada 7 Agustus 1998 yang sudah berlangsung selama 10 Tahun sejak 1989, tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kian bergema. Selain itu, muncul tuntutan referendum sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintah Jakarta. Tuntutan itu dimobilisir oleh pada intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999 berhasil mengakomodasi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Misalnya tercermin dalam aksi kolosal yang dibuat oleh SIRA pada 8 November 1999 yang dihadiri oleh 2 Juta rakyat Aceh dari berbagai kabupaten. SIRA yang dipimpin oleh Muhammad Nazar berhasil memobilisir perjuangan rakyat Aceh, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai sebuah bangsa.

Keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat di Aceh, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, PERAK, dan HANTAM, yang lahir dengan mengusung berbagai macam isu. HANTAM misalnya, dengan mengusung isu Antimiliterisme berhasil membuat sebuah aksi yang spektakuler pada tahun 2002, dengan aksi yang paling fenomenal, karena dalam aksinya mereka menuntut Cease-fire antara RI dan GAM. Selain itu HANTAM dalam aksinya mengusung empat bendera, seperti bendera GAM, RI, Referendum dan Bendera PBB. Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir dengan penangkapan semua peserta aksi HANTAM seperti Taufik Al Mubarak, Muhammmad MTA, Asmara, Askalani, Imam, Habibir, Ihsan, dan beberapa orang lagi. Aksi itu memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak.

Kantor Gubernur Nangroe Aceh Darusalam (Foto: filckr.com)

BANDA ACEH: DPD Partai Demokrat (PD) Aceh memutuskan menunda pemaparan hasil survei calon gubernur dan 18 kepala daerah se-Aceh yang telah dilakukan sebuah lembaga survei independen beberapa waktu lalu. Penundaan pemaparan hasil survei ini berkaitan dengan ditundanya pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PD Aceh, yang semula dijadwalkan berlangsung 29 Januari menjadi awal Februari 2011.

Sekretaris Partai Demokrat Aceh, Miryadi Amir, penundaan rakerda ini dilakukan karena menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum.

“Memang benar jadwal semula direncanakan pada tanggal 29 Januari, tetapi karena menyesuaikan dengan jadwal ketua umum, maka rakerda diundur hingga awal Februari. Jadwal pastinya belum bisa kami tentukan sekarang,” ujarnya.

Miryadi menyebutkan, di antara agenda yang akan dibahas dalam rakerda adalah evaluasi program kerja seluruh DPC PD Aceh. Sebab, ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga PD tetap dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh. Agenda lain adalah pemaparan hasil survei terhadap calon gubernur serta kandidat bupati dan wali kota, serta konsolidasi internal partai untuk menghadapi pilkada.

Miryadi mengakui hasil survei sudah dipaparkan beberapa waktu lalu di depan DPP dan DPD PD Aceh oleh lembaga independen. Bagaimana hasil survei, Miryadi mengakui belum mengetahui secara pasti.

Menurut Miryadi Amir, pada waktu itu seluruh DPC PD Aceh wajib hadir pada acara itu. Undangan lain adalah utusan dari DPP, anggota DPR/RI serta anggota DPRD Aceh dari Partai Demokrat.(serambi/dik)